prinsip satu data indonesia. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data;. prinsip satu data indonesia

0, dari data sebuah industri atau bisnis digerakkan menggunakan machine learning atau AI, campur tangan komputer sebenarnya sudah diikutkan dalam industri 3. 4 Proses Perancangan 38 3. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Baca juga: Contoh Sikap Mencerminkan Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan. Kemenkes RI. pixabay. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. 20-07-2022 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Dilihat 310 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. c. c. Sifat hak asasi manusia yang universal, tidak terbagi, non-diskriminasi tersebut dibahas secara spesifik dalam lingkup prinsip hak asasi manusia. atas prinsip-prinsip syariah, maka cakupan stakeholder industri ini pun menjadi lebih luas. 31 Agustus 2021. Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance, pemerintahan Daerah. 11. Tentang Satu Data Indonesia. Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Periode Januari-Agustus 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat ruang rawat inap anak dan dewasa di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Barat yang. Salah satu standar data yang disusun oleh BPOM adalah Standar Data Statistik (SDS). Bentuk penyelenggaraan surveilans 4. 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Rabu, 05 Agustus 2020 Bappenas JAKARTA – “Peran Satu Data Indonesia atau SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada tujuh prinsip koperasi, yakni: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Key words: public sector, HRM model, sound governance Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip yang mempertemukan bahwa jumlah pengeluaran sama dengan pendapatan yang didapatkan. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia di tingkat provinsi secara periodik 4. Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Di Indonesia sendiri metode ini dikenal dengan nama wawancara kelompok. Tujuan pemutakhiran data mandiri untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Salah satu destinasi wisata berbasis sustainable tourism di Bali. Simak prinsip-prinsip lain beserta penjelasan lengkapnya berikut ini: 1. Dokumen ini memuat dua tujuan utama sebagai berikut: (i) Memberikan uraian singkat tentang fondasi penyelenggaraan zakat yang digunakan untuk menetapkan Prinsip-Prinsip Pokok Zakat. agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal yang mengatur tentang : ketentuan umum, jenis dan sumber data, prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, kerjasama, peran masyarakat, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 6. Pemanfaatan Data serta Monitoring dan Evaluasi. Materi pembinaan yang diberikan merupakan paket lengkap pedoman penyelenggaraan statistik yang bersesuain dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), standar bisnis proses statistik internasional, dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019. Satu Data. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat. prinsip Satu Data Indonesia; dan b. selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoprable. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 18. Berita Utama. “Kondisi data saat ini dengan format yang tidak terstandar, tidak ada metadata, tersimpan di masing-masing produsen data, dan banyak yang tumpang tindih menjadi dasar dalam penguatan prinsip Satu Data”, jelas okto pada sambutan. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah,Implementasi prinsip Satu Data Indonesia a. Sebesar 79,5 persen penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian dan rumah tangga. Agar kita bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia. id. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu dan memfasilitasi Pembina Data Daerah dalam membina Walidata Pendukung Data dan Produsen Data Daerah; d. Keragaman penduduk Indonesia selanjutnya terlihat dari penggunaan bahasa daerah yang cukup besar dalam kehidupan seharai-hari. selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Salah satu misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari, antara lain dengan cara pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjagaDisebutkan bahwa, ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang haru dipenuhi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. ketepatan jadwal pemutakhiran Data. Mahmudi. Sistem Ekonomi Pancasila: Pengertian, Prinsip, dan Ciri-cirinya. com – Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Definisi (PBI APMK No. Bagaimana penjelasan prinsip Geografi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas, Sobat. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Surveilans Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. 0. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. 1. STATUS. 3. 0 MELALUI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SECARA KOLABORATIF DALAM RANGKA MENGHADAPI GLOBAL MEGATRENDS 2030. Alur Koordinasi Aktor. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta. Prinsip geografi dipakai untuk mempelajari fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ikuti kami:. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 diterbitkan secara khusus untuk mengatur tentang Satu Data Indonesia. Ekonomi Kreatif berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia. Acara tersebut dibuka oleh Oktorialdi selaku koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan d. Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. memastikan terciptanya tata kelola Data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi Standar Data; b. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Kebijakan Interoperabilitas Data 22. 22-09-2023. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. 374. dapat dikembangkan lebih lanjut secara. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan. Rantai pasokan melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap: sourcing, produksi, dan distribusi barang, dari penanganan bahan baku dan barang dalam proses. 2. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. (BPS - Statistics Indonesia) Jl. id ). Selain itu data yang dikompilasi harus memenuhi 4 (empat) prinsip Satu Data Indonesia, yaitu: Memenuhi Standar Data, Memiliki Metadata, Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021 juga mencatat bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik, dan pada 2020 berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. walidata; c. Data Lainnya. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah. Adapun satu standar meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia (SDI). Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. 5. “Selain itu semakin meningkatnya pengguna internet, semakin tumbuhnya e-commerce, dan munculnya talenta-talenta kreatif di Indonesia menjadi peluang bagi pembangunan kota pintar,” tandas Ibenk. Sedangkan Rhona K. 310 -11 - (4) Data yang sudah d iperbaiki sebagaimana dimaksud pada. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip. Atas prioritas yang harus diselesaikan dalam pengimplementasian Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sedangkan 19,9 persen menggunakan. d triwulan II tahun 2023, tercatat sebanyak 3. sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Periode Januari-Agustus 2023. TOOLKIT. Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat)prinsip dasar yaitu: Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. 6 Prinsip Dasar Penyajian Data ulas sedikit berkaitan dengan fungsi. Lantas, apa pengertian Demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip dianut, dan apa saja ciri-cirinya? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti "rakyat" dan kratos yang berarti. 241 orang. Zaroni, CISCP. Acara tersebut dibuka oleh Oktorialdi selaku koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Excel PDF: 8: Data PMI yang mendapat layanan perlindungan di negara penempatan* Bulanan:. Definisi Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Membuat Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyelenggaraan. Portal Satu Data Perpustakaan adalah media bagi pakai Data Perpustakaan yang dapat diakses melaluia. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 44 Pasal, ditetapkan tanggal 12. Level Kriteria Pemenuhan Level Kriteria Bukti DukungJl. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan; dan b. Telp: 021-5255733; Call Center: 021-50816000. Download: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 PDF. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 5. Prinsip ini. 5. SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Membuat Peraturan. Artinya,. 4. 13. dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:13 a. Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia Jl. Penulis menduga permasalahan ini disebabkan teknik pencatatan yang berbeda. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mencakup prinsip-prinsip pembangunan SDI. Satu Data Bencana Indonesia; Satu Data Kesehatan Prinsip Satu Data Indonesia. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps. yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a -5- merupakan kemampuan Sistem. SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan. ” Kalimat penutup ini diucapkan Brigitta Manohara, moderator saat acara Penguatan Data Statistik Sektoral Kementerian dan Lembaga Menuju Satu Data Indonesia untuk Mendukung Indonesia Maju, (30/1), di Aula Gedung 1 Lantai 10 BPS. Data yang dihasilkan oleh Produsen. Memberikan masukan ke Pembina Data dan Menteri/ Kepala Instansi Pusat terkait Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data. Dalam mendukung tercapainya data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan rencana aksi SDI. dokumentasi, yang merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengumpulan data. “Kondisi data saat ini dengan format yang tidak terstandar, tidak ada metadata, tersimpan di masing-masing produsen data, dan banyak yang tumpang tindih menjadi dasar dalam penguatan prinsip Satu Data”, jelas okto pada sambutan pembukaan acara tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait Pengelolaan dan pemantauan lingkunganSerikat) pada tahun 2009, dan menjadi USD 1,1 T (satu koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019. Download PDF. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap anggota. Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 153 dokumen dan selama tahun 2023 berjumlah 105. NOTA DEBET. (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang memiliki tugas sebagai Walidata ANRI. Rudy Prawiradinata menyebutkan enam program tersebut meliputi implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip SDI,. membantu Pembina data dalam membina produsen data. Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 7. 1 Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Data Lainnya. Total Penempatan PMI pada tahun 2023 sampai 31 Agustus 2023 berjumlah 191. Kini Indonesia berada di peringkat keempat di dunia. Kepatuhan pada prinsip, nantinya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi perusahaan. 4 Prinsip Geografi. Instrumen. Stack dan queue berhubungan dengan struktur data dalam sebuah aplikasi. 08 Juli 2022 Siaran Pers , Satu Data Indonesia Selengkapnya. Diposting tanggal: 30-05-2023. Pemerintah menginisiasi program Satu Data Indonesia (SDI) di Tanah Air pada 2019 untuk memperkuat tata kelola data antarinstansi, lembaga, serta pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik. yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Pengesahan Rencana Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan di Indonesia Januari-Juli 2023. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. jadwal pemutakhiran Data Pangan atau rilis Data Pangan. REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip berikut: Memenuhi standar data; Memiliki metadata; Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan; Menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Kunjungi situs web OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) untuk membaca lebih lanjut tentang layanan ini. INDONESIA •Pasal 8 (1) Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik •Pasal 8 (2) Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan. Prinsip-prinsip dasar dari Satu Data Indonesia adalah Satu Standar Data, Satu Metadata Baku, Interoperabilitas Data, dan Referensi Data. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hinggaDokumen ini berisi data dan analisis tentang bank data Kemenparekraf yang mencakup aspek-aspek seperti sumber daya manusia, anggaran, kegiatan, dan capaian kinerja. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; 3. APMK. Bagian Ketiga. Perpres 95/2018; Portal Satu Data Indonesia memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Download. Standar data selain data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya di tingkat pusat. Akan tetapi, keduanya juga biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Stack dan queue merupakan fungsi yang biasanya digunakan pada sebuah pemrograman seperti pemrograman Java . Unduh Data. Diharapkan Kabupaten Jayapura menjadi. Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Periode Januari-Agustus 2023. selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertanian sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. Portal Satu Data Selayar yang selanjutnya disebut PoSData Selayar adalah. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : [email protected] Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.